Keterkaitan Bisnis dan Etika

Keterkaitan Bisnis dan Etika

Contoh Kasus 1 :

Follow detikcom Selasa 26 Jul 2016, 15:18 WIB 2 Tahun Beroperasi Tanpa Izin, Pabrik Baja di Mojokerto Akhirnya Ditutup Paksa Enggran Eko Budianto - detikNews Foto: Enggran Eko Budianto Mojokerto - Pabrik baja PT Jatim Steel Abadi di Dusun Bulaksempu, Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto ditutup paksa oleh tim gabungan, Selasa (26/7/2016). Pabrik tersebut nekat beroperasi selama dua tahun tanpa mengantongi izin operasional. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Disnakertrans, BLH, dan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto mengecek kelengkapan izin PT Jatim Steel Abadi. Tim gabungan yang dikawal Polsek Jatirejo ini mendapati pabrik baja tersebut tak mengantongi izin operasional. "Ternyata pabrik baja ini belum mempunyai izin HO (izin gangguan) dan IUI (Izin Usaha Industri). Oleh karena itu, kami hentikan perusahaan untuk tak beroperasi dulu," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Suharsono di lokasi. Ironisnya, kata Suharsono, pabrik yang menghasilkan batangan baja untuk cor bangunan tersebut, telah beroperasi sejak sekitar dua tahun yang lalu. Menurut dia, tahun 2014 lalu pihaknya pernah menyegel pabrik di Dusun Bulaksempu itu lantaran tak punya izin. Namun, saat itu pihak perusahaan berdalih hanya melakukan uji coba. Beberapa bulan yang lalu, warga sekitar yang mulai resah dengan asap pabrik, mengadu ke Bupati Mojokerto. Pihaknya pun diterjunkan untuk mengecek legalitas pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter persegi itu. Ternyata, sejak 2014 sampai hari ini, pabrik yang juga memperkerjakan TKA asal Tiongkok itu terus beroperasi. Menurut dia, pihak perusahaan telah melanggar Perda No 2 Tahun 2013 tentang Keterlibatan Masyarakat. Oleh sebab itu, lanjut Suharsono, pihaknya menghentikan paksa aktivitas pengecoran baja di pabrik tersebut. Petugas menyegel mesin cor dan memasang plakat penyegelan di pintu masuk pabrik. Akibat penutupan itu, puluhan pekerja dipulangkan. "Penutupan ini sampai izin operasional dikantongi. Nanti pengawasan terus dilakukan oleh dinas terkait. Pemerintah desa dan warga sekitar siap membantu mengawasi," ujarnya. Sementara Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto Noerhono menjelaskan, sebelum beroperasi, pabrik baja wajib mengantongi izin HO dan IUI. Tahun 2014 lalu, PT Jatim Steel Abadi berusaha mengajukan HO. Namun, izin gangguan itu urung dikeluarkan lantaran mendapat penolakan dari warga sekitar. "Saat itu ada keberatan dari warga karena limbah asap dari bahan bakar batubara dalam peleburan sangat mengganggu," terangnya. Sampai saat ini, tambah Noerhono, pabrik baja ini hanya mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Dia menegaskan, tak akan mengeluarkan izin HO selama keberatan warga belum dicabut. "Selama keberatan warga belum dicabut, maka HO tak bisa dikeluarkan. IUI sendiri baru bisa kami keluarkan kalau sudah ada izin HO," pungkasnya. (bdh/bdh) Sumber : http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3261591/2-tahun-beroperasi-tanpa-izin-pabrik-baja-di-mojokerto-akhirnya-ditutup-paksa

Analisis :

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk nenentukan besar biaya retribusi ini. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2012, yang secara rinci mengatur besar retribusi untuk izin ini.

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri jenis tertentu. Pengertian perusahaan industri disini adalah badan usaha yang ruang lingkup kegiatan usahanya di bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya (termasuk rancang bangun dan rekayasa industri).

Pelanggaran etika bisnis sudah sangat jelas terlihat dari artikel diatas, yang kami ambil dari detik.com tertanggal 26 Juli 2016. Menurut kami, selain melanggar hukum karena tidak mempunyai izin HO dan IUI, perusahaan tersebut tidak memikirkan dampak lain dari kegiatan operasionalnya, yaitu dampak dengan alam sekitar atau masyarakat sekitar.

Bisa dibayangkan apabila pemerintah saja tidak memberikan izin, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Masyarakat membuat pengaduan ke pemerintah dikarenakan memang sudah terganggu sekali dengan aktivitas perusahaan tersebut. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tergolong pelanggaran yang berat karena tidak memenuhi aspek perizinan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat sekitarpun kurang, hal ini bisa dilihat dari perekrutan sejumlah tenaga asing yang bekerja di perusahaan ilegal tersebut.

Di tinjau dari Teori Deontologi sudah jelas bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan yang tidak etis. Sebagai sebuah perusahaan sudah seharusnya memiliki berbagai perizinan dari pemerintah. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengurus berbagai perizinan. Akan tetapi perusahaan tersebut tetap nekat menjalankan operasi bisinis tanpa adanya izin dari pemerintah.

Apabila kita tinjau dari Teori Teleologi, perusahaan tersebut juga tidak etis. Mereka mengejar kepentingan perusahaan tanpa memikirkan bahwa usaha yang mereka lakukan sangat mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Namun, apabila kita tinjau dari sisi yang lain, apabila perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk menyerap tenaga kerja di daerah tersebut maka perusahaan tersebut etis hanya saja caranya yang belum tepat.

Saran :

·         Pemerintah harus bertindak lebih tegas terhadap industri-industri yang tidak mempunyai izin lengkap, terutama yang dapat merugikan masyarakat dan berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Serta melakukan pengawasan terhadap industri-industri baru yang akan didirikan.

·         Akan lebih baik apabila perusahaan memberdayakan masyarakat sekitar dan mengurangi dampak lingkungan/pencemaran yang terjadi karena akan membahayakan dan melanggar etika bisnis perusahaan.

Perusahaan harus mengurus berbagai perizinan yang diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan,